Bangkinang Kota (SatuLensa.com) - Rapat Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati Kampar Ahmad
Yuzar, S.Sos, MT di Aula Muara Takus Bappeda Kampar pada hari Selasa, 18 Maret
2025. Dalam kesempatan ini, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Dr.
Misharti, S.Ag, M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H. Hambali, SE,
MBA, MH. Bupati Kampar mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD agar dalam
penyusunan RKPD tahun 2026, mereka berpedoman pada pencapaian visi dan misi
Bupati serta Wakil Bupati, dengan penekanan pada sektor-sektor yang memberikan
dampak langsung kepada masyarakat, seperti Pendidikan, Infrastruktur,
Kesehatan, Pertanian, dan Pertumbuhan Ekonomi.
Ahmad Yuzar
menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku, agar
seluruh dokumen perencanaan hingga pengesahan APBD mengikuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan daerah.
Lebih lanjut,
Ahmad Yuzar memaparkan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang
mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang
berkualitas, pemerataan layanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga
kerja. Selain itu, program lain yang diusulkan adalah peningkatan daya saing
produk daerah dengan mengembangkan sektor UMKM, industri kreatif, serta
hilirisasi produk pertanian dan perkebunan.
Pra Musrenbang
ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses
perencanaan pembangunan daerah berlangsung dengan baik, terstruktur, dan
sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kampar, yaitu "mewujudkan
Kabupaten Kampar yang maju, agamis, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera
pada tahun 2030," ungkap Ahmad Yuzar.
Di sisi lain,
Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, juga mengharapkan agar anak-anak di Kampar
memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka dapat menjadi sumber
daya manusia yang kompetitif di masa depan.
Ia menambahkan
bahwa program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
perempuan, antara lain, bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang guna menciptakan kesetaraan dan mendorong partisipasi aktif
perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Selain itu,
perlu dioptimalkan kinerja aparatur pemerintah dengan menciptakan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital. Pembangunan keagamaan
juga perlu ditingkatkan melalui dukungan terhadap lembaga keagamaan, penguatan
karakter islami, serta promosi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. (Mar**/Adv)
